0853 2001 2201 – 0812 2016 6708

Informasi Sekitar Masalah PBB

Jum’at, 4 Januari 2008

PBB (pajak bumi dan bangunan) seperti sudah pada tahu adalah mengenai pajak bumi dan bangunan. Artinya kepemilikan baik itu bumi/tanah dan bangunan baik yang ditempati maupun tidak ditempati akan dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB). Mengenai besarnya nilai pajak tergantung dari dasar perhitungan NJOP (nilai jual objek pajak) yang ditetapkan kantor pajak/pemerintah di sekitar wilayahnya masing-masing. NJOP Bumi dan NJOP Bangunan tentunya berbeda-beda.
NJOP Bumi misalnya, amat tergantung kepada seberapa besar dan pesatkah perkembangan wilayah objek pajak bersangkutan. Area atau lokasi pusat kota, pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan dengan daerah kumuh atau pinggiran tentunya mempunyai standar NJOP yang berbeda-beda. Begitu juga dengan nilai NJOP untuk bangunan amat tergantung kepada spesifikasi bahan bangunan yang menjadi elemen bangunan tersebut.
Akan tetapi biasanya pemerintah cq kantor pajak akan menetapkan berdasarkan kelas wilayah dari objek pajak tersebut. Seperti halnya kelas perumahan real estate tentunya akan berbeda spesifikasi elemen bangunan dengan kelas rumah type RSS, kelas rumah standar di perumahan menengah, atau juga rumah-rumah yang di lingkugan masyarakat bukan komplek.
Dalam mendaftarkan objek pajak yang kita miliki kita bisa datang ke kantor pajak masing-masing wilayah yang telah ditentukan. Ketika mendaftarkan objek pajak kita akan mendapatkan Nomor Objek Pajak Baru (NOP). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran ini adalah:
1. Mengisi formulir permohonan
2. Mengisi SPOP (Surat Permohonan Objek Pajak)
3. Foto copy KTP atau identitas lain sesuai dengan nama yang tertera pada surat sah
kepemilikan (sertifikat, AJB, Girik)
4. Foto copy kartu keluarga
5. Foto copy surat tanah (AJB dan Sertifikat)
6. Foto copy IMB
7. Foto copy NPWP/Persyaratan tidak punya NPWP
8. Pelunasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau sering disebut SSB
Denah lokasi
9. Foto copy SPPT PBB sekitar lokasi
10. Surat Kuasa apabila dikuasakan.

Untuk mengurus hal Mutasi atau splicing/pemisahan dari PBB Induk (luas tanah yang besar) dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Mengisi SPOP (Surat Permohonan Objek Pajak) dengan benar dan jelas
2. Foto copy KTP atau identitas lain sesuai dengan nama yang tertera pada surat sah
kepemilikan (sertifikat, AJB, Girik)
3. Foto copy kartu keluarga
4. Foto copy surat tanah (AJB dan Sertifikat)
5. Foto copy IMB
6. Foto copy NPWP/Persyaratan tidak punya NPWP
7. Pelunasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau sering disebut SSB
8. Bukti pelunasan PBB 5 tahun terakhir
9. Surat Keterangan Serba guna dari kelurahan
10. Surat Kuasa apabila dikuasakan.

Iklan

2 responses

  1. Thank you…..

    15 September 2008 pukul 02:19

  2. mau tanya

    kalau bayar pbb salah tahun cetaknya,
    seharus tahun 2011 tercetak 2010, apakah itu
    masuk laporan pada kantor PBB, kita belum bayar
    untuk tahun 2011?

    30 Mei 2011 pukul 05:23

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s